Kebijakan Manajemen

 KEBIJAKAN MANAJEMEN

KSU BROMO MANDIRI KTI DALAM

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Manajemen KSU Bromo Mandiri KTI dalam pengelolan hutan lestari memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghormati hak legal dan kebiasaan masyarakat adat dan lokal;

2. Mendokumentasikan dan memetakan semua penguasaan adat dan lokal serta menghormatinya;

3. Kegiatan operasional hutan di wilayah adat dan lokal harus seijin masyarakat adat dan lokal, tidak mengancam atau mengurangi sumber daya atau hak, serta memberikan hak akses/kontrol kepada mereka atau kepada masyarakat umum selama tidak bertentangan dengan tujuan manajemen;

4. Memberikan informasi dan kompensasi atas penggunaan pengetahuan lokal dalam kegiatan operasional hutan;

5.  Tidak membedakan asal dan gender kepada masyarakat adat, masyarakat lokal, atau orang  yang subsisten kepada hutan dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan, pelatihan, pengupahan, pengangkatan, pemberhentian, dan sebagainya;

6.   Memberikan upah minimal sesuai standar minimum upah yang berlaku ;

7.   Manajemen mempunyai aturan dalam penyelesaian konflik yang berasaskan kekeluargaan.

8.  Manajemen memberi kompensasi yang adil apabila timbul kerusakan properti, hak, dan sumber daya;

9.   Menghentikan kegiatan operasional di lahan tertentu yang terdapat perselisihan terhadap hak lahan antara masyarakat adat dan lokal dengan manajer hutan, sampai perselisihan tersebut dapat diselesaikan;

10. Manajemen mematuhi semua prinsip dan criteria FSC dalam pengelolaan hutan jangka panjang;

11. Lahan yang disertifikasi akan dikelola selama jangka panjang, minimal 3 daur atau 15 tahun;

12. Jika ada areal di bawah kontrol manajemen tetapi tidak masuk dalam areal yang disertifikasi maka administrasi dan semua produk hasil hutannya harus dipisahkan;

13. Manajemen mematuhi peraturan yang berlaku di tingkat lokal dan regional;

14. Manajemen mematuhi perjanjian/konvensi internasional yang relevan, meliputi CITES, Convention on Biodiversity, ITTA, ILO, Climate Convension, Kyoto Protocol, dll;

15. Manajemen tidak mempekerjakan anak di bawah usia kerja, tidak mempekerjakan tenaga paksa/budak, dan memberi kebebasan asosiasi tenaga kerja sesuai Konvensi ILO yang berlaku;

16.  Manajemen mencegah dan memonitor semua bentuk aktivitas ilegal;

17.  Manajemen membuat analisis dampak sosial yang memuat identifikasi pihak yang terkena dampak, macam dan intensitas dampak, evaluasi dan rencana pengelolaan sosial;

18.  Manajemen melindungi situs arkeologi, sejarah, agama, dan budaya yang ada;

19.  Manajemen membuat analisis dampak lingkungan yang memuat identifikasi pihak yang terkena dampak, macam dan intensitas dampak, evaluasi serta membuat rencana pengelolaan lingkungan;

20.  Manajemen melindungi spesies langka dan terancam punah beserta habitatnya sesuai CITES, IUCN atau peraturan regional yang berlaku;

21.  Manajemen menilai keberadaan HCV (high conservation value) atau NKT (Nilai Konservasi Tinggi)  di areal kerja;

22.   Manajemen tidak mengkonversi hutan menjadi areal non-hutan kecuali dalam kondisi terpaksa dan alasan yang dapat diterima;

23. Manajemen peduli terhadap ancaman kebakaran, lebih lanjut di buatkan mekanisme pengendaliannya;

24.  Manajemen membuat rencana dan realisasi anggaran yang transparan;

25. Manajemen tidak menggunakan bahan kimia (pupuk kimia dan pestisida) yang dilarang oleh Pemerintah, WHO dan FSC dan berusaha untuk memaksimalkan menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan;

26. Manajemen tidak menebang di luar tingkat kelestarian hutan (jatah tebang/AAC);

27.  Manajemen tidak menanam jenis tanaman eksotik dan/atau invasif;

28.  Manajemen menerapkan sistem silvikultur bertujuan mendapatkan kondisi tegakan yang beragam dalam hal umur, jenis, harmonis dengan lansekap;

29. Manajemen berkomitmen terhadap upaya konservasi hutan alam dan restorasi, apabila di dalam areal kerja terdapat hutan alam,;

30. Manajemen peduli, melaksanakan, dan mengevaluasi terhadap pelatihan Kesehatan, dan Keselamatan Kerja sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;

31. Manajemen menjalankan monitoring sesuai intensitas pekerjaan untuk  keperluan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut serta hasil monitoring akan dipertimbangkan atau dimasukkan dalam revisi rencana pegelolaan;

32.  Manajemen menyediakan informasi terkait rencana kegiatan, hasil monitoring dan hasil evaluasi kegiatan pengelolaan hutan untuk semua pihak yang berkepentingan (misalnya stakeholder dan pihak yang terkena dampak langsung dari kegiatan, dll);

33.  Manajemen akan mereview kembali Rencana Jangka panjang setiap ± 5 tahun dan Rencana Jangka Panjang dapat berubah mengikuti kondisi di lapang.

34.  Manajemen tidak menggunakan organisme hasil dari rekayasa genetik.

35.  Manajemen tidak menggunakan bahan pengendali biologis;

36.  Manajemen melaksanakan aturan COC (chain of costudy) sesuai persyaratan yang berlaku;

37. Dalam pembentukan kelompok (Forum Komunikasi), Management mengikuti syarat-syarat FSC SLIMFs Elegibility Crtiteria, dengan batasan sebagai berikut :

a.  luas lahan tidak lebih dari 100 Ha,

b.  volume produksi maksimal 5.000 m3/thn.

c.  Jumlah anggota setiap kelompok dibatasi sesuai dengan kemampuan manajemen yaitu maksimal 190 orang.

d. waktu pendaftaran dibatasi paling lambat 2 bulan sebelum audit tahunan oleh FSC.

38.  Manajemen akan memperbaharui data anggota dengan kepemilikan lahan lebih dari satu dan salah satu atau lebih dari lahan tersebut tidak termasuk ke dalam lingkup area yang disertifikasi, setiap minimal 5 tahun atau jika ada perubahan.

39. Manajemen akan melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan yang mengakibatkan kerusakan NKT. Kegiatan dapat dilanjutkan jika telah melakukan perbaikan.

40.  Manajemen patuh terhadap peraturan anti korupsi, tidak menerima dan tidak menemukan kegiatan yang bersangkut paut dengan tindakan korupsi.

41.  Manajemen mendukung kesetaraan gender dalam praktik kerja pengelolaan hutan.

 Demikian Kebijakan Manajemen KBM KTI dalam pengelolaan hutan lestari. Kebijakan ini selanjutnya diterjemahkan dalam prosedur operasional pekerjaan pengelolaan hutan.